undang undang tentang kelurahan. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN. undang undang tentang kelurahan

Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari Desa atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan. putri@gmail. (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada. Event. Login; Tema Jenis. Pemerintah, sebagai. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan; Mengingat : 1. 6 Tahun 2014 tentang Desa diikuti Peraturan Pemerintah No. bawaslu. Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran. TENTANG KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);. 8. Jenis Peraturan : Peraturan Perpustakaan Nasional: Jenis Singkatan Peraturan. tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Ayat (1) Perubahan status Desa Adat menjadi kelurahan harus melalui Desa, sebaliknya perubahan status kelurahan menjadi Desa Adat harus melalui Desa. U. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan f. DESA. PENJELASAN. KELURAHAN . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa; Mengingat : 1. Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa. Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Buku Kesatu) Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Buku Kesatu) Rp 28. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Dasar Negara. membentuk Peraturan Bupati tentang Lembaga Adat dan Kelurahan; Mengingat : 1. bahwa rencana tata ruang Kota Padang sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan. . Rp 23. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. 23 tahun 2014. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan. Profil Desa dan Kelurahan itu adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana. PENGERTIAN PAJAK Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian p ajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang. Peraturan Perundang Undangan Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan. (1) Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta diatur dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam Undang-undang ini. Kamis 28 September 2023. NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN (Pemecatan Ketua RW Oleh Lurah Singonegaran Banyuwangi) ELMY AYUNI QORINA PUTRI 1410111082 E-mail : Elmy. Di samping itu, surat keterangan waris juga dapat dibuat. Setelah mengetahui perbedaan desa dan kelurahan berdasarkan definisi dari UU Pemda, berikut akan sebutkan lebih lanjut mengenai perbedaan desa dan kelurahan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokMengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); - 2 -. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829); 2. hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang. NOMOR 5 TAHUN 1979. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; b. Lurah adalah kepala kelurahan di lingkungan PemerintahUndang-Undang dan Peraturan Tentang Pencatatan. 2017. menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan; Mengingat: 1. 6. (3)Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur juga mengenai kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau. Dulu undang-undang yang digunakan adalah UU No. 1. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat merupakan salah satu dokumen yang dapat dilampirkan sebagai surat kematian yang merupakan syarat pencatatan kematian. ”. 20. Namun pada UU Nomor 23 Tahun 2014, terjadi berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan kelurahan sebagai perangkatBerlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan posisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 dan melanjutkan ide Penpres Nomor 6 Tahun 1959. Maulid Nabi Muhammad Shalallhu Alaihi Wassalam. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan menegaskan bahwa desa dan kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Kelurahan. PENTINGNYA ARSIP DALAM MENGEMBAN TUGAS DI ERA GLOBALISASI DAN TRANSPARANSI (Undang-Undang Nomor. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Sejumlah perbedaan kepala desa dan lurah yang paling utama terlihat dari peraturan, mekanisme pengangkatan, jenis jabatan, kewenangan, hingga tugas, serta masa kerja. 2. TENTANG. Menyambung pertanyaan Anda, sayangnya kami kurang mendapatkan informasi seberapa lama ketua RT di lingkungan Anda itu menjabat hingga ia menua. Desa di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota, maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan kelembagaan dan perkuatan fungsi ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga; c. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang KELURAHAN 3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. TRIBUNSUMSEL. com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan penyaluran dana kelurahan sudah diatur dalan Undang-undang No. Tinjauan Umum Tentang Desa dan Kelurahan 1. [12] Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. UU tersebut. B. Peraturan Bupati tentang Kelurahan/Desa Inklusi; Mengingat : 1. C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Kelurahan; Mengingat: 1. mengingat : 1. Kumpulan UU Desa. 4. INSTAGRAM. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b UU No. Mengingat : 1. Pasal 54. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Tasikmalaya yang berkedudukan dalam unit kerja Kecamatan. Namun demikian, karena kesatuan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. JAKARTA, KOMPAS. Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan. E. - 6 - 20. Salah satu aturan mengenai perubahan status kelurahan menjadi desa tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. kecamatan, kelurahan, desa, dan pulau di seluruh Indonesia; b. UU 6 tahun 2014 tentang Desa mencabut Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah. ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 4. Kelurahan; Mengingat : 1. Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,. 1965/ No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 8 Bab dan 15 Pasal, yaitu (I) Ketentuan Umum, (II) Ruang Lingkup, (III) Kewenangan, (IV) Penyelenggaraan. 32/2004 ini menambahkan pengaturan tentang perubahan status kelurahan menjadi desa, sehingga substansi tentang penataan desa bukan hal yang baru diatur dalam tata hukum kita. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ini menambahkan pengaturan tentang perubahan status kelurahan menjadi desa, sehingga menjadikan substansi tentang penataan desa bukan hal yang baru diatur. 4. 21. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut. tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan. Salinan Perpu Nomor 1 tahun 2022. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku AlamanTahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku. UU_No_14_Tahun_2008-Tentang-Keterbukaan-Informasi-Publik Download. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil dan Kompilasi. pasal 18 ayat 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahu 1945 2. 3) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM. Sehingga penetapan semacam ini sudah diatur dalam undang – undang, seperti yang tertera dalam peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 mengenai kelurahan. Bhabinkamtibmas. Definisi Kecamatan & Camat, Berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU 23/2014 dan Pasal 1 angka 1 PP Kecamatan, dijelaskan bahwa, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah. berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/kelurahan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Mengingat : 1. Dasar hukumnya adalah Pasal 833 KUHPerdata. di Desa atau sebutan lain/Kelurahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 11. 1529 -2 - 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) ;. 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan. BAB I. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 109 menyatakan bahwa Tugas Wewenang dan Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) berkewajiban adalah: B. Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Tongole Dalam Wilayah Kecamatan Ternate Tengah; Mengingat : 1. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan. oleh seorang Kepala Seksi dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah. Sehingga penetapan semacam ini sudah diatur dalam undang – undang, seperti yang tertera dalam peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 mengenai kelurahan. FAST SHIPPING Pesanan Anda segera Kami proses setelah pembayaran lunas. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23. 2012. tentang Dcsa, maka Peraturan Dacrah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perubahan Desa menjadi KElurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun. Pembentukan Desa dan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Desa dan Kelurahan baru di luar wilayah Desa-desa dan Kelurahan-kelurahan yang telah ada; g. 2730 , LL SETNEG : 4 HLM. mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor : 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Namun undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pertama kali memberi penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). 2020. com. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. . 31. wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Dengan kata lain, kelurahan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota. Specific grant DAU bagian pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan dialokasikan untuk dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata atau dibagikan. 2005 tentang pembentukan daerah kelurahan yaitu : a. Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah, dan berada dibawah serta. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan. Angka kriminalitas rendah: Rendahnya kasus Narkoba. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. 295 (56,1%) desa dan kelurahan telah memulai upaya mewujudkan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga. 29. Desa/kelurahan. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka menyelaraskan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru. Peraturan Pemerintah. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penjelasan Umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU ini juga sudah dicabut dan dinyatakan. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Dalam Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP 43/2014”) dan Pasal 3 ayat (1) Permendagri 18/2018, disebutkan bahwa LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. . Dalam penjelasan umum undang-undang dimaksud disebutkan bahwa kelurahan adalah suaatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan. 17. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antardesa/kelurahan yangUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);. PEMERINTAHAN DESA . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 10. Selanjutnya, di dalam Pasal 26 ayat 2 telah disebutkan wewenang Kepala Desa yakni,. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Permendagri 81/2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan [download] Permendagri 82/2015 tentang pengangkatan dan. desa/kelurahan, 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang. Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda, Selasa, 23 Oktober 2018 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa. 201 kecamatan, 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi. UMUM 1. Pembentukan Desa dan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Desa dan Kelurahan baru di luar wilayah Desa-desa dan Kelurahan-kelurahan yang telah ada; g. U. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah. Bahalle, Rabiyat. Perwakilan. Berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Desa, Kepala Desa memiliki 4 tugas dan harus dilaksanakan oleh Kepala Desa tersebut, yakni menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan serta pemberdayaan desa. luas wilayah; e. Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. Kecamatan – Desa/Kelurahan – dusun/Rukun Warga – Rukun Tetangga – keluarga. Permendagri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang PENETAPPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA dan Lampiran 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999. Desa/Kelurahan Sadar Hukum sehubungan dengan arahan kebijakan Pemerintah akan diatur dalam ketentuan tersendiri dengan tetap mengacu pada Surat Edaran ini. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa adalah menyeragamkan pengaturan pemerintahan desa. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik.